UU No. 18 Tahun 2009


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

UNOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam  penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan  berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat,air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

6. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, air, dan/atau udara yang masihmempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

7. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.

8. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

9. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.

10. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

11. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.

12. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.

13. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi,farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

15. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

16. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

17. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.

18. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan 1111mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

19. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.

20. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

21. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.

22. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

23. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.

24. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.

25. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

26. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

27. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

28. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

29. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

30. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

31. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.

32. Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.

33. Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.

34. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.

35. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.

36. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.

37. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

38. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.

39. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

40. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

41. Alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

42. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

43. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

44. Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan hewan.

45. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

46. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

47. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

48. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

49. Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.

(2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;

c. melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;

d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Lahan

Pasal 4

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

(1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.

(3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 6 . . .

- 10 -

Pasal 6

(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.

(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:

a. penghasil tumbuhan pakan;

b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;

c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau

d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.

(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Air

Pasal 7

(1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.

(2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Genetik

Pasal 8

(1) Sumber daya genetik merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan negara atas sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang bersangkutan.

(3) Sumber daya genetik dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

(4) Pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.

(5) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.

(6) Pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan pakan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang

sistem budi daya tanaman.

Pasal 9

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib membuat perjanjian dengan pelaksana penguasaan negara atas sumber daya genetik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan, antara lain, pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik yang bersangkutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatannya.

(3) Pemanfaatan sumber daya genetik hewan asal satwa liar mengikuti peraturan perundangundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 10

(1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau korporasi. (2) Pemerintah wajib melindungi usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya genetik asli Indonesia.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang melakukan pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

(1) Setiap orang atau lembaga nasional yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi lembaga internasional yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran sumber daya genetik ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga asing yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik, terlebih dahulu harus memiliki perjanjian dengan Pemerintah di bidang transfer material genetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 12

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik termasuk sumber daya genetik hewan dan rekayasa genetik diatur dengan undang-undang.

BAB IV

PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 13

(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

(2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

(4) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.

(5) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan perbibitan nasional untuk mendorong ketersediaan benih dan/atau bibit yang bersertifikat dan melakukan pengawasan dalam pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan.

(2) Pemerintah membina pembentukan wilayah sumber bibit pada wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang tinggi untuk sifat produksi dan/atau reproduksi.

(3) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan jenis dan rumpun ternak, agroklimat, kepadatan penduduk, sosial ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan perbibitan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam keadaan tertentu pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri dapat dilakukan untuk:

a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;

b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. mengatasi kekurangan benih atau bibit di dalam negeri; dan/atau

d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

(2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan serta memerhatikan kebijakan pewilayahan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(3) Setiap orang yang melakukan pemasukan benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

(1) Pengeluaran benih, bibit, dan/atau bakalan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 17

(1) Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau pembentukan rumpun baru melalui persilangan dan/atau aplikasi bioteknologi modern.

(2) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama dan tidak merugikan keanekaragaman hayati; kesehatan manusia, lingkungan, dan masyarakat; serta kesejahteraan hewan.

(3) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan khusus untuk menghasilkan ternak hasil rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan peraturan perundangundangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 18

(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.

(2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana pada ayat (1) dan penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pakan

Pasal 19

(1) Setiap orang yang melakukan budi daya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik untuk ternaknya.

(3) Untuk memenuhi kebutuhan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membina pengembangan industri premiks dalam negeri.

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan pakan dan tumbuhan atau tanaman pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan secara terkoordinasi antarinstansi atau departemen.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan untuk keperluan budi daya tanaman pakan, pengadaan pakan di dalam negeri, dan pemasukan pakan dari luar negeri.

(3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang sistem budi daya tanaman.

(4) Dalam rangka pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang tergolong bahan pangan, Pemerintah mengutamakan bahan baku pakan lokal.

(5) Pengadaan dan penggunaan pakan dan/atau bahan pakan yang berasal dari organisme transgenik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati.

Pasal 21

Menteri menetapkan batas tertinggi kandungan bahan pencemar fisik, kimia, dan biologis pada pakan dan/atau bahan pakan.

Pasal 22

(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.

(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(4) Setiap orang dilarang:

a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;

b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau

c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

Setiap pakan dan/atau bahan pakan yang dimasukkan dari luar negeri atau dikeluarkan dari dalam negeri harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 24

(1) Pemerintah menetapkan jenis dan standar alat dan mesin peternakan yang peredarannya perlu diawasi.

(2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

(3) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peredarannya perlu diawasi wajib diuji sebelum diedarkan.

Pasal 25

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan alat dan mesin peternakan dari luar negeri untuk diedarkan wajib menyediakan suku cadang.

(2) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri alat dan mesin peternakan dalam negeri.

(3) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan.

(4) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan mengandung suku cadang lokal dan melibatkan masyarakat dalam alih teknologi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan

Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Budi Daya

Pasal 27

(1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.

(2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Penetapan suatu kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Peraturan Menteri dengan berpedoman pada  peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

(4) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 28

(1) Pemerintah menetapkan hewan hasil budi daya yang memanfaatkan satwa liar sebagai ternak sepanjang populasinya telah mengalami kestabilan genetik tanpa bergantung lagi pada populasi jenis tersebut di habitat alam.

(2) Satwa liar baik dari habitat alam maupun hasil penangkaran dapat dimanfaatkan di dalam budi daya untuk menghasilkan hewan peliharaan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang konservasi satwa liar.

(3) Satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk satwa liar yang seluruh dan/atau sebagian daur hidupnya berada di air.

Pasal 29

(1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

(2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.

Pasal 30

(1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.

(2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 31

(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. antarpeternak;

b. antara peternak dan perusahaan peternakan;

c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan

d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kelima

Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 34

(1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.

(2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika, serta estetika.

Pasal 35

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 36

(1) Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.

(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

(3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(4) Pemasukan hewan atau ternak dan produk hewan dari luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produk hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

(5) Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.

Pasal 37

(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.

(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai panen, pascapanen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, kecuali yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri, diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 39

(1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.

(2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

(3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan nasional untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 40

(1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.

(2) Menteri menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi.

(4) Dalam hal laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Menteri menetapkan laboratorium untuk melakukan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan.

(5) Menteri menetapkan pedoman pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 42

(1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan melalui:

a. penetapan penyakit hewan menular strategis;

b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;

c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;

d. pengebalan hewan;

e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;

f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau

g. penerapan kewaspadaan dini.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan pada sentra-sentra hewan produktif dan/atau satwa liar, Menteri menetapkan kawasan pengamanan bebas penyakit hewan.

(4) Pemerintah membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.

(5) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

(6) Menteri menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.

Pasal 43

(1) Menteri menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masyarakat.

(4) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

(1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.

(2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan status konservasi hewan dan/atau status mutu genetik hewan.

(3) Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

(1) Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan,

dan perusahaan peternakan yang berusaha di

bidang peternakan yang mengetahui terjadinya

penyakit hewan menular wajib melaporkan

kejadian tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan/atau dokter hewan berwenang

setempat.

(2) Menteri menetapkan status daerah sebagai daerah

tertular, daerah terduga, dan daerah bebas

penyakit hewan menular, serta pedoman

pemberantasannya.

(3) Pemerintah daerah provinsi mengawasi penerapan

pedoman pemberantasan penyakit hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan

pedoman pemberantasan penyakit hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46 . . .

- 29 -

Pasal 46

(1) Menteri menyatakan dan mengumumkan kepada

masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan

menular di suatu wilayah berdasarkan laporan

gubernur dan/atau bupati/walikota setelah

memperoleh hasil investigasi laboratorium

veteriner dari pejabat otoritas veteriner di wilayah

setempat.

(2) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai

daerah wabah, pemerintah daerah provinsi atau

pemerintah daerah kabupaten atau kota wajib

menutup daerah tertular, melakukan pengamanan,

pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta

pengalokasian dana yang memadai di samping

dana Pemerintah.

(3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

penyakit hewan menular eksotik, tindakan

pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh

hewan yang tertular dengan memerhatikan status

konservasi hewan yang bersangkutan.

(4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau

yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

(5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau

memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau

media yang dimungkinkan membawa penyakit

hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau

terduga ke daerah bebas.

(6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan pemusnaan hewan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit

ternak yang diproduksi oleh perusahaan

peternakan di bidang pembibitan yang dinyatakan

bebas oleh otoritas veteriner.

(7) Pernyataan . . .

- 30 -

(7) Pernyataan bebas penyakit menular pada

perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh

otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

(1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab

pemilik hewan, peternak, atau perusahaan

peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan

tenaga kesehatan hewan.

(2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau

obat yang diberikan secara parenteral harus

dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.

(3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita

penyakit yang tidak dapat disembuhkan

berdasarkan visum dokter hewan harus

dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga

kesehatan hewan dengan memerhatikan ketentuan

kesejahteraan hewan.

(4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita

penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan

berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta

membahayakan kesehatan manusia dan

lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan

pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan,

Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Pemerintah tidak memberikan kompensasi bagi

hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan

wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.

(6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau

kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan

dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah

pengawasan dokter hewan dengan memerhatikan

ketentuan kesejahteraan hewan.

Pasal 48 . . .

- 31 -

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan,

pengamanan, pemberantasan penyakit hewan,

pengobatan, maupun persyaratan teknis kesehatan

hewan, termasuk pemberian kompensasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 47

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 49

(1) Berdasarkan sediaannya, obat hewan dapat

digolongkan ke dalam sediaan biologik,

farmakoseutika, premiks, dan obat alami.

(2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan

akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat

bebas terbatas, dan obat bebas.

(3) Untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan

sediaan biologik, biang isolat lokal disimpan di

laboratorium dan/atau lembaga penelitian dan

pengembangan veteriner.

(4) Untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan

sediaan premiks dalam pengembangan peternakan

skala kecil dan menengah, Pemerintah memfasilitasi

distribusi sediaan premiks dalam negeri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi sediaan

premiks sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

(1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan

maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor

pendaftaran.

(2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap obat

hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan

diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian

dan pengujian.

(3) Pembuatan, . . .

- 32 -

(3) Pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pengujian

obat hewan harus dilakukan di bawah pengawasan

otoritas veteriner.

(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengawasan atas

pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

Pasal 51

(1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan

penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit

hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.

(2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter

hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah

pengawasan dokter hewan.

(3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan

tertentu pada ternak yang produknya untuk

konsumsi manusia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan

menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 52

(1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan,

penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib

memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan,

dan/atau mengedarkan obat hewan yang:

a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak

ada di Indonesia;

b. tidak memiliki nomor pendaftaran;

c. tidak diberi label dan tanda; dan

d. tidak memenuhi standar mutu.

Pasal 53 . . .

- 33 -

Pasal 53

(1) Pembuatan sediaan biologik yang penyakitnya tidak

ada di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi

kepentingan nasional dan membantu pengendalian

dan penanggulangan penyakit hewan di negara lain

wajib memenuhi persyaratan keamanan hayati

yang tinggi.

(2) Pembuatan sediaan biologik yang biang isolatnya

tidak ada di Indonesia yang bertujuan untuk

melindungi kepentingan nasional dan membantu

pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

di negara lain wajib memenuhi persyaratan

keamanan hayati yang tinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan

sediaan biologik yang penyakit dan/atau biang

isolatnya tidak ada di Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 54

(1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan

mengutamakan produksi dalam negeri.

(2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum

mencukupi kebutuhan dalam negeri,

penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar

negeri.

(3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus

memenuhi persyaratan peredaran obat hewan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan

peraturan perundang-undangan di bidang

karantina.

(4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke

luar negeri harus mengutamakan kepentingan

nasional.

(5) Ketentuan . . .

- 34 -

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan

pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur

dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 55

(1) Pemerintah menetapkan jenis dan standar mutu

alat dan mesin kesehatan hewan yang pengadaan

dan peredarannya perlu dilakukan pengawasan.

(2) Alat dan mesin kesehatan hewan yang dibuat atau

dimasukkan untuk diedarkan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi

standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Setiap orang yang membuat, memasukkan, dan

mengedarkan alat dan mesin kesehatan hewan ke

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

melakukan pelayanan purnajual dan alih teknologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin

kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

BAB VI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN

KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 56

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan

penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;

b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan

kehalalan produk hewan;

c. penjaminan higiene dan sanitasi;

d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan

e. penanganan bencana.

Pasal 57 . . .

- 35 -

Pasal 57

(1) Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan

urusan kesehatan menetapkan jenis zoonosis yang

memerlukan prioritas pengendalian dan

penanggulangan.

(2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan dalam

Pasal 40 sampai dengan Pasal 47.

(3) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), pengendalian dan penanggulangan zoonosis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan secara terkoordinasi dengan menteri

terkait.

Pasal 58

(1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman,

sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan

pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi,

sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

(2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan

berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada

waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan,

pada waktu dalam keadaan segar, sebelum

pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah

pengawetan.

(3) Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk

hewan dilakukan terhadap produk hewan yang

diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk

diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Produk hewan yang diproduksi di dan/atau

dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat

veteriner dan sertifikat halal.

(5) Produk . . .

- 36 -

(5) Produk hewan yang dikeluarkan dari wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia wajib disertai sertifikat

veteriner dan sertifikat halal jika dipersyaratkan oleh

negara pengimpor.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan

Peraturan Menteri.

(7) Untuk pangan olahan asal hewan, selain wajib

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) wajib memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 59

(1) Setiap orang yang akan memasukkan produk hewan

ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari

menteri yang terkait di bidang perdagangan setelah

memperoleh rekomendasi:

a. untuk produk hewan segar dari Menteri; atau

b. untuk produk hewan olahan dari pimpinan

instansi yang bertanggung jawab di bidang

pengawasan obat dan makanan dan/atau

Menteri.

(2) Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus

berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu

negara atau zona dalam suatu negara yang telah

memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan

produk hewan.

(3) Produk hewan olahan yang akan dimasukkan ke

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang

masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang

dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan

lingkungan budi daya, harus mendapatkan

rekomendasi dari Menteri sebelum dikeluarkannya

rekomendasi dari pimpinan instansi yang

bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan

makanan.

(4) Persyaratan . . .

- 37 -

(4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk

hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada

ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis

analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner serta

mengutamakan kepentingan nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan

tata cara pemasukan produk hewan kedalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 60

(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk

hewan wajib mengajukan permohonan untuk

memperoleh nomor kontrol veteriner kepada

pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman

yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan

pembinaan unit usaha yang memproduksi

dan/atau mengedarkan produk hewan yang

dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga

yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol

veteriner.

Pasal 61

(1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan

harus:

a. dilakukan di rumah potong; dan

b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi

kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan

kesejahteraan hewan.

(2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin

masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b harus

memerhatikan kaidah agama dan unsur

kepercayaan yang dianut masyarakat.

(3) Menteri . . .

- 38 -

(3) Menteri menetapkan persyaratan rumah potong

dan tata cara pemotongan hewan yang baik.

(4) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi

pemotongan untuk kepentingan hari besar

keagamaan, upacara adat, dan pemotongan

darurat.

Pasal 62

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki

rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan

teknis.

(2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang

setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.

(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah

pengawasan dokter hewan berwenang di bidang

pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 63

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya wajib menyelenggarakan

penjaminan higiene dan sanitasi.

(2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:

a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap

tempat produksi, rumah pemotongan hewan,

tempat pemerahan, tempat penyimpanan,

tempat pengolahan, dan tempat penjualan

atau penjajaan serta alat dan mesin produk

hewan;

b. surveilans terhadap residu obat hewan,

cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia;

dan

c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara

langsung dengan aktivitas tersebut.

(3) Kegiatan . . .

- 39 -

(3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter

hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat

veteriner.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan

sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pemerintah dan pemerintah daerah mengantisipasi

ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang

ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan

lingkungan sebagai dampak bencana alam yang

memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan

terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi

lingkungan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan,

pemeriksaan, pengujian, standardisasi, dan sertifikasi

produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

ayat (1), tata cara pemasukan produk hewan olahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b,

penetapan negara dan/atau zona, unit usaha produk

hewan, dan tata cara pemasukan produk hewan segar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), serta

kesiagaan dan cara penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Kesejahteraan Hewan

Pasal 66

(1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan

dilakukan tindakan yang berkaitan dengan

penangkapan dan penanganan; penempatan dan

pengandangan; pemeliharaan dan perawatan;

pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan;

serta perlakuan dan pengayoman yang wajar

terhadap hewan.

(2) Ketentuan . . .

- 40 -

(2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara manusiawi yang meliputi:

a. penangkapan dan penanganan satwa dari

habitatnya harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan di bidang

konservasi;

b. penempatan dan pengandangan dilakukan

dengan sebaik-baiknya sehingga

memungkinkan hewan dapat mengekspresikan

perilaku alaminya;

c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan

pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya

sehingga hewan bebas dari rasa lapar

dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan

penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;

d. pengangkutan hewan dilakukan dengan

sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari

rasa takut dan tertekan serta bebas dari

penganiayaan;

e. penggunaan dan pemanfaatan hewan

dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga

hewan bebas dari penganiayaan dan

penyalahgunaan;

f. pemotongan dan pembunuhan hewan

dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga

hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan

tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan;

dan

g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari

dari tindakan penganiayaan dan

penyalahgunaan.

(3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis

hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan

yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa

sakit.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan

hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 67 . . .

- 41 -

Pasal 67

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

bersama masyarakat.

BAB VII

OTORITAS VETERINER

Pasal 68

(1) Penyelenggaraan kesehatan hewan di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

memerlukan otoritas veteriner.

(2) Dalam rangka pelaksanaan otoritas veteriner

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

menetapkan Siskeswanas.

(3) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya

menetapkan dokter hewan berwenang,

meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan

penyelenggaraan kesehatan hewan, serta

melaksanakan koordinasi dengan memerhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pemerintahan daerah.

(4) Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan

hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat

melimpahkan kewenangannya kepada otoritas

veteriner.

(5) Otoritas veteriner bersama organisasi profesi

kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas

dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan

hewan dan membina pelaksanaan praktik

kedokteran hewan di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Di samping . . .

- 42 -

(6) Di samping melaksanakan pengendalian dan

penanggulangan penyakit hewan, kesehatan

masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan

hewan, otoritas veteriner juga melakukan

pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga

kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi,

medik konservasi, forensik veteriner, dan

pengembangan kedokteran hewan perbandingan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 69

(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan

jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa

laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner,

pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau

pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos

kesehatan hewan.

(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan

kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari

bupati/walikota.

Pasal 70

(1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan

hewan, Pemerintah mengatur penyediaan dan

penempatan tenaga kesehatan hewan di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner,

sarjana kedokteran hewan, dan tenaga paramedik

veteriner.

(3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter

hewan spesialis.

(4) Tenaga . . .

- 43 -

(4) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma

kesehatan hewan dan/atau ijazah sekolah

kejuruan kesehatan hewan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tenaga

kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 71

(1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala

urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi

medik veteriner yang diperolehnya dalam

pendidikan kedokteran hewan.

(2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana

kedokteran hewan melaksanakan urusan

kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya

dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.

(3) Dokter hewan spesialis dan/atau dokter hewan

yang memperoleh sertifikat kompetensi dari

organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau

sertifikat yang diakui oleh Pemerintah dapat

melaksanakan urusan kesehatan hewan.

(4) Dalam menjalankan urusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga

kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan

memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

Pasal 72

(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan

pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat

izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan

oleh bupati/walikota.

(2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan

hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan

mengajukan surat permohonan untuk memperoleh

surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai

dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi

kedokteran hewan.

(3) Tenaga . . .

- 44 -

(3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan

praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak

Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

(1) Pemerintah wajib membina dan memfasilitasi

terselenggaranya medik reproduksi, medik

konservasi, dan forensik veteriner.

(2) Medik reproduksi, medik konservasi, dan forensik

veteriner sepanjang berkaitan dengan satwa liar

dan/atau hewan yang hidup di air diselenggarakan

secara terkoordinasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hewan

sebagai hewan laboratorium dan hewan model

penelitian dan/atau pemanfaatan organ hewan

untuk kesejahteraan manusia diterapkan ilmu

kedokteran perbandingan.

(2) Penerapan ilmu kedokteran perbandingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan:

a. di bawah penyeliaan dokter hewan yang

kompeten;

b. berdasarkan etika hewan dan etika kedokteran

hewan; dan

c. dengan mempertimbangkan kesejahteraan

hewan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kesehatan

hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai

dengan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII . . .

- 45 -

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA

DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 76

(1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang

peternakan, dan usaha di bidang kesehatan

hewan dilakukan dengan memberikan

kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang

peternakan dan kesehatan hewan serta

peningkatan daya saing.

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan,

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

informasi;

b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan

hewan, dan bantuan teknik;

c. penghindaran pengenaan biaya yang

menimbulkan ekonomi biaya tinggi;

d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan

sinergi antarpelaku usaha;

e. penciptaan iklim usaha yang kondusif

dan/atau meningkatan kewirausahaan;

f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya

peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;

g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan

pengembangan usaha peternakan;

h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan

pemasaran; dan/atau

i. perlindungan harga dan produk hewan dari

luar negeri.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bersama

pemangku kepentingan di bidang peternakan dan

kesehatan hewan melakukan pemberdayaan

peternak guna meningkatkan kesejahteraan

peternak.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong

dan memfasilitasi pengembangan produk hewan

yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok

strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

(5) Ketentuan . . .

- 46 -

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 77

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melindungi

peternak dari perbuatan yang mengandung unsur

pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh

pendapatan yang layak.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah

penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan

dan/atau fiskal yang ditujukan untuk

pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan,

dan usaha kesehatan hewan.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah mencegah

penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang

peternakan dan kesehatan hewan yang

menyebabkan terjadinya eksploitasi yang

merugikan peternak dan masyarakat.

BAB IX

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 78

(1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan

kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah,

Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua

pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan

kesehatan hewan.

(2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan

kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan

kualitasnya untuk lebih meningkatkan

keterampilan, keprofesionalan, kemandirian,

dedikasi, dan akhlak mulia.

(3) Pengembangan . . .

- 47 -

(3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di

bidang peternakan dan kesehatan hewan

dilaksanakan dengan cara:

a. pendidikan dan pelatihan;

b. penyuluhan; dan/atau

c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan

kebutuhan kompetensi kerja, budaya

masyarakat, serta sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

(4) Pemerintah dan pemerintah daerah melalui

institusi pendidikan dan dunia usaha

memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan

dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan

dengan penyediaan sumber daya manusia yang

kompeten di bidang peternakan dan kesehatan

hewan.

(5) Pemerintah dan pemerintah daerah

menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan

kesehatan hewan serta mendorong dan membina

peran serta masyarakat untuk melaksanakan

peternakan dan kesehatan hewan yang baik.

(6) Pemerintah dan pemerintah daerah

menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan

publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan

melalui upaya peningkatan kesadaran gizi

masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan

yang aman, sehat, utuh, dan halal.

(7) Pemerintah mengembangkan dan memfasilitasi

berbagai cara pengembangan sumber daya

manusia di bidang peternakan dan kesehatan

hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara

pengembangan kualitas sumber daya manusia

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X . . .

- 48 -

BAB X

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 79

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan

peternakan dan kesehatan hewan.

(2) Penelitian dan pengembangan di bidang

peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, institusi

pendidikan, perorangan, lembaga swadaya

masyarakat, atau dunia usaha, baik secara

sendiri-sendiri maupun bekerja sama.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan

mengembangkan adanya kerja sama yang baik

antarpenyelenggara penelitian dan pengembangan

di bidang peternakan dan kesehatan hewan, baik

di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 80

(1) Perorangan warga negara asing dan/atau badan

hukum asing yang melakukan penelitian dan

pengembangan di bidang peternakan dan

kesehatan hewan wajib mendapatkan izin terlebih

dahulu dari instansi pemerintah yang berwenang

di bidang penelitian, pengembangan, dan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Perorangan warga negara asing dan/atau badan

hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melakukan penelitian harus bekerja sama

dengan peneliti atau lembaga penelitian dalam

negeri.

Pasal 81

Negara memberikan perlindungan terhadap hak

kekayaan intelektual hasil aplikasi ilmu pengetahuan

dan invensi teknologi di bidang peternakan dan

kesehatan hewan.

Pasal 82 . . .

- 49 -

Pasal 82

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan

rekayasa genetik di bidang peternakan dan kesehatan

hewan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan

dengan kaidah agama; kesehatan manusia, hewan,

tumbuhan, dan lingkungan; kesejahteraan hewan; serta

tidak merugikan keanekaragaman hayati.

Pasal 83

Ketentuan mengenai pelaksanaan penelitian dan

pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang peternakan dan kesehatan hewan

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 84

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya

meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi

wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran

laporan atau keterangan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang

yang diduga melakukan tindak pidana di

bidang peternakan dan kesehatan hewan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari

setiap orang sehubungan dengan peristiwa

tindak pidana di bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

d. melakukan . . .

- 50 -

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu

yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen lain serta melakukan

penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang

dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak

pidana di bidang peternakan dan kesehatan

hewan; dan/atau

f. meminta bantuan ahli dalam rangka

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang peternakan dan kesehatan hewan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil

penyidikannya kepada penuntut umum sesuai

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),

Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3),

Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1)

atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25

ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal

45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50

ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal

54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2),

Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2)

atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat

(1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi . . .

- 51 -

(2) Sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa :

a. peringatan secara tertulis;

b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi,

dan/atau peredaran;

c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan

obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk

hewan dari peredaran;

d. pencabutan izin; atau

e. pengenaan denda.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan

huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada

huruf e dikenakan kepada setiap orang yang:

a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina

produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

b. menyembelih ternak ruminansia besar betina

produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima

juta rupiah) dan paling banyak sebesar

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

dan

c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b paling sedikit

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).

(5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut

jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau

korporasi.

BAB XIII . . .

- 52 -

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

Setiap orang yang menyembelih:

a. ternak ruminansia kecil betina produktif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1

(satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu

juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima

juta rupiah); dan

b. ternak ruminansia besar betina produktif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3

(tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan

dan/atau denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima

juta rupiah) dan paling banyak Rp25.000.000,00

(dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dipidana dengan

pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan

paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan

alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan

keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3

(tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan

denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

Pasal 89 . . .

- 53 -

Pasal 89

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas

tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan

hewan, produk hewan, atau media pembawa

penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), Pasal 58 ayat (5),

dan Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu

miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau

memasukkan hewan, produk hewan, atau media

pembawa penyakit hewan lainnya ke dalam

wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga

tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

ayat (5), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang,

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan)

tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling

banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar

rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang menggunakan obat hewan tertentu

pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3)

dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga)

bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau

denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

Pasal 91 . . .

- 54 -

Pasal 91

Setiap orang yang membuat, menyediakan, dan/atau

mengedarkan obat hewan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama

9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus

juta rupiah).

Pasal 92

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi

atau pejabat yang berwenang, pidana yang

dijatuhkan adalah pidana denda dengan

pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86

sampai dengan Pasal 91.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), korporasi atau pejabat yang berwenang

dapat dikenai pidana tambahan berupa

pencabutan izin usaha, status badan hukum, atau

status kepegawaian dari pejabat yang berwenang.

Pasal 93

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, dan Pasal

91 merupakan pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 89 merupakan kejahatan.

BAB XIV . . .

- 55 -

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. nomor pendaftaran obat hewan, pakan, alat dan

mesin peternakan dan kesehatan hewan, pangan

asal hewan, dan usaha pemotongan dinyatakan

tetap berlaku sampai habis masa berlakunya untuk

selanjutnya di sesuaikan dengan ketentuan dalam

Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya;

b. permohonan untuk memperoleh nomor pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan

dan sedang dalam proses diselesaikan berdasarkan

ketentuan peraturan pelaksanaan di bidang

peternakan dan kesehatan hewan;

c. izin usaha peternakan, izin usaha obat hewan, izin

usaha pemotongan hewan, izin pelayanan

kesehatan hewan, dan izin praktik dokter hewan

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dan belum dicabut dengan Undang-

Undang ini; dan/atau

d. permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana

dimaksud pada huruf c yang diajukan dan sedang

dalam proses diselesaikan berdasarkan ketentuan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehatan Hewan dan peraturan pelaksanaannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangundangan

di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang

telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya

peraturan pelaksanaan yang baru yang ditetapkan

berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 96 . . .

- 56 -

Pasal 96

Ketentuan praktik kedokteran hewan dan ketentuan

veteriner yang belum cukup diatur dalam Undang-

Undang ini akan diatur tersendiri dengan undangundang.

Pasal 97

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini:

a. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden harus

telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak

Undang-Undang ini diundangkan;

b. Peraturan atau Keputusan Menteri harus telah

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak

Undang-Undang ini diundangkan; dan

c. Peraturan Pemerintah Daerah harus telah

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak

peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b ditetapkan.

Pasal 98

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 2824);

2. Ketentuan yang mengatur kehewanan yang

tercantum dalam:

a. peninjauan kembali ketentuan mengenai

pengawasan praktik dokter hewan dan

kebijakan kehewanan (Herziening van de

bepalingen omtrent het Veeartsnijkundige

staatstoezicht en de Veeartsnijkundige politie,

Staatsblad Tahun 1912 Nomor 432);

b. desentralisasi . . .

- 57 -

b. desentralisasi dari wewenang pusat sesuai

dengan ketentuan dalam Staatsblad Tahun

1914 Nomor 486, membuka kemungkinan

pelimpahan pelaksanaan kepada tiap-tiap

kepala daerah untuk penanggulangan penyakit

hewan menular pada hewan ternak dan gedung

yang menjadi sarang tikus (Decenstralisatie

gemeenteraden. Besmettelijke ziekten.

Pestgevaarlijke gebouwen. Openstejling van de

mogelijkheid om aan de gemednteraden over te

dragen de uitvoering van de bij de ordonnantie in

Staatsblad Tahun 1914 nomor 486 vastgestelde

regelen, Staatsblad Tahun 1916 Nomor 656);

(cek dg Engelbrecht);

c. perubahan dan tambahan atas tambahan pada

Staatsblad Tahun 1912 nomor 432 yang

mengatur tentang polisi khusus dinas

kedokteran hewan (Nadere wijziging en

aanvulling van het reglementen op het

veeartsnijkundige staatstoezicht en de

veeartsnijkundige politie in Nederlandsch-Indie

(staatsblad Tahun 1912 Nomor 432), Staatsblad

Tahun 1925 Nomor 163);

d. ketentuan baru mengenai pengenalan dan

pemberantasan mewabahnya rabies (Nieuwe

bepalingen tervoorkeming en bestrijding van

hondolsheids (rabies) in Nederlandsch Indie

(Hondolsheids Ordonnantie 1926), Staatsblad

Tahun 1926 Nomor 451);

e. pelimpahan sebagian kegiatan pemerintah

pusat kepada provinsi mengenai dinas

kehewanan sipil dan polisi khusus kehewanan

(Overdracht van een deel der

overheidsbemoeienis met den burgelijke

veeartsnijkundige dienst provincien, Staatsblad

Tahun 1926 Nomor 569);

f. tambahan atas Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1926 Nomor 452 mengenai

pemberantasan atau pembasmian penyakit

anjing gila (rabies) (Veeartsnijkundige. Dienst.

Politie. Reglementen, Staatsblad Tahun 1928

Nomor 52);

g. untuk . . .

- 58 -

g. untuk polisi khusus kehewanan, petunjuk

mengenai pemotongan hewan, pemotongan

hewan besar betina bertanduk yang tercantum

dalam peraturan pemerintah tahun 1936

mengenai hewan besar betina bertanduk

(Wijziging van de bepalingen inzake het slachten

op doen slachten van vrouwelijk groothoornvee

(“Slacht Ordonantie Vrouwelijke Groothoornvee

1936″), Staatsblad Tahun 1936 Nomor 614);

h. perubahan terhadap peraturan mengenai

campur tangan pemerintah dalam dinas

kehewanan, polisi kehewanan, dan ordonansi

tentang penyakit anjing gila (rabies) (Wijziging

van het reglement op de veeartsnijkundige

overheidsbemoeienis en de veeartsnijkundige

politie en van de hondolsheid ordonnantie,

Staatsblad Tahun 1936 Nomor 715);

i. desentralisasi untuk dinas kehewanan di

daerah seberang (Decentralisatie.

Veeartsnijkundige dientst. Buitengewesten,

Staatsblad Tahun 1937 Nomor 512); dan

j. perubahan terhadap peraturan mengenai

campur tangan pemerintah pada dinas

kehewanan dan polisi kehewanan, (Wijziging

van het reglement op de veeartsnijkundige

overheidsbemoienis en de veeartsnijkundige

politie, Staatsblad Tahun 1937 Nomor 513);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

- 59 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd..

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan

keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) berupa

sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah

Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan

dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati

tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri

maupun terintegrasi dengan budi daya tanaman pertanian, perkebunan,

perikanan, dan kehutanan; dengan pendekatan sistem agrobisnis

peternakan dan sistem kesehatan hewan; serta penerapan asas

kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan

keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan

keprofesionalan.

Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi

dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang

aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri;

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan

pendapatan dan devisa negara; memperluas kesempatan berusaha dan

kesempatan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan

wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi,

dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat

sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa

lain yang lebih maju.

Untuk . . .

- 2 -

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan dikembangkan

wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dengan maksud

untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional; melindungi

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit

dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan

ekosistemnya; serta memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman,

sehat, utuh, dan halal.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam satu

undang-undang disebabkan adanya interelasi dan interdependensi antara

kedua bidang tersebut. Di samping itu, pengaturan dengan satu undangundang

membentuk satu kesatuan sistem legislasi nasional yang

memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pemangku

kepentingan yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan

dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam Undang-

Undang ini.

Selain itu telah terjadi pula perubahan penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan

penataan kembali urusan dalam penyelenggaraan peternakan dan

kesehatan hewan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan penyelenggaraan peternakan

dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan

kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman

penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan,

baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan

kebijakan tersebut, penyelenggaraan peternakan dilakukan dengan

pendekatan sistem agrobisnis dan penyelenggaraan kesehatan hewan

dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputi tanah atau

lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan

mesin peternakan, budi daya, panen dan pascapanen, pemasaran, dan

pengolahan hasil peternakan. Adapun ruang lingkup pengaturan

penyelenggaraan kesehatan hewan meliputi penyakit hewan, obat hewan,

alat dan mesin, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan

otoritas veteriner. Dalam otoritas veteriner diatur hal mengenai penguatan

fungsi, pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan, medik

reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan kedokteran

perbandingan.

Untuk . . .

- 3 -

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan

hewan diatur juga mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan

peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya

manusia, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya permodalan.

Disadari bahwa pengaturan dalam Undang-Undang ini belum sepenuhnya

mencakup aspek kehewanan dalam arti luas. Jangkauan pengaturan baru

pada hewan budi daya, yaitu ternak, hewan kesayangan, dan hewan

laboratorium. Untuk itulah diperlukan suatu undang-undang tersendiri

yang mengatur mengenai aspek kehewanan secara komprehensif termasuk

pengaturan praktik kedokteran hewan (veteriner).

Selain upaya tersebut, dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, dikembangkan sistem

jaminan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi, baik sanksi

administrasi maupun sanksi pidana, terhadap perbuatan yang dapat

menimbulkan kerugian negara atau kepentingan orang banyak.

Pembentukan Undang-Undang ini juga mempertimbangkan komitmen

Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan penyetaraan peraturan

perundang-undangan dengan ketentuan konvensi internasional. Misalnya,

General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), khususnya tentang

Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)

yang mengatur tentang impor dan ekspor produk hewan dan perlindungan

terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, tanaman, dan

lingkungan.

Di samping itu, dalam menyusun Undang-Undang ini dipertimbangkan pula

semua produk undang-undang yang telah diundangkan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan,

dan Tumbuhan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Covention

on Biological Diversity (CBD);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement

Estabilishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

8. Undang-Undang . . .

- 4 -

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol

Kartagena;

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana;

17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan

18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan untuk melakukan unifikasi hukum

khususnya yang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan serta

untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman, Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan

Kesehatan Hewan dan berbagai Ordonnantie peninggalan Pemerintah Hindia

Belanda perlu diganti dengan undang-undang yang baru di bidang

peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kepastian hukum,

keadilan, dan ketenteraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan

semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2) . . .

- 5 -

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan”

adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan

mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan

memerhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin

produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin

ketenteraman batin masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan

peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada

semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat

meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam

memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli,

monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan”

adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan

didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh

masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai

hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya .

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan

peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan

mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana

pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan

ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan

peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan

kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang

mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara

proporsional.

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan

melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Pasal 3 . . .

- 6 -

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang

dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu

beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang

digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya, kulit,

tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau

feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga

ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di

antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Yang dimaksud dengan “menuju pencapaian ketahanan

pangan nasional” adalah peningkatan komitmen pelaku di

bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditujukan

untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ancaman” antara lain yaitu penyakit

hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola

(missmanagement) dan salah urus (missconduct) dalam

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis”

adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya

ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat,

dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 7 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau

penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait

dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia,

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang

peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertahankan keberadaan dan

kemanfataannya secara keberlanjutan” adalah upaya yang

perlu dilakukan oleh kabupaten/kota untuk memasukkan

kawasan penggembalaan dalam program pembangunan

daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kastrasi” adalah tindakan

mencegah berfungsinya testis dengan jalan

menghilangkannya atau menghambat fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Inseminasi buatan” adalah

teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat

reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi

sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan

tujuan agar ternak bunting.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3) . . .

- 8 -

Yang dimaksud dengan “penetapan lahan sebagai kawasan

penggembalaan umum” yaitu upaya yang harus dilakukan

oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyediakan

lahan penggembalaan umum, antara lain, misalnya tanah

pangonan, tanah titisara atau tanah kas desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk

menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan

kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari

cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” adalah negara

sebagai badan hukum publik mempunyai kewenangan untuk

mengatur pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “konservasi dalam habitatnya” (in situ)

adalah semua kegiatan untuk mempertahankan populasi

hewan di dalam habitatnya.

Yang . . .

- 9 -

Yang dimaksud dengan “konservasi diluar habitatnya” (ex situ)

adalah semua kegiatan untuk mempertahankan populasi

hewan di luar habitatnya dalam berbagai bentuk yaitu hewan

hidup, gen, DNA, genom, mani, sel telur, embrio atau jaringan,

yang dapat digunakan untuk membentuk genotipe baru.

Yang dimaksud dengan “upaya lain dari pelestarian sumber

daya genetik” adalah kegiatan pelestarian yang dilakukan,

antara lain, melalui penyimpanan dingin (cryo conservation).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan sumber daya genetik”

yaitu penggunaan material genetik hewan, seperti

Deoxyrebose Nucleic Acid (DNA) dan molekul lainnya (bukan

hewan itu sendiri) untuk menghasilkan produk yang bernilai

ekonomis tinggi (bioprospecting).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penggunaan bagian keuntungan dari

hasil pemanfaatan sumber daya genetik” adalah upaya dalam

menunjang konservasi sumber daya genetik dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang membudidayakan sumber

daya genetik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” yaitu peternak,

kelompok peternak, atau gabungan kelompok peternak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”wajib melindungi” adalah menjamin

keberlanjutan usaha, terutama usaha peternakan skala kecil

dan menengah yang berbasis sumber daya lokal.

Ayat (3)

Ayat (3) . . .

- 10 -

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengutamakan produksi dalam

negeri” adalah upaya pemanfaatan sumber daya genetik asli

Indonesia, misalnya ternak rumpun murni dan silangan, baik

dalam bentuk ternak komposit maupun hibrida.

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kemampuan

ekonomi kerakyatan” yaitu upaya pembibitan, pembenihan,

produksi bakalan yang dilakukan secara langsung dan/atau

tidak langsung oleh rakyat, misalnya, pusat pembibitan

perdesaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta masyarakat”

adalah upaya untuk memberikan peluang berusaha dalam

penyediaan benih, bibit, dan/atau bakalan yang bersertifikat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unit pembenihan atau pembibitan”

antara lain, Balai Pembibitan Ternak Unggul, Balai

Inseminasi Buatan, dan Balai Embrio Ternak.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ciri-ciri keunggulan tertentu” adalah

antara lain memiliki kemampuan produksi dan reproduksi

yang tinggi dan tahan terhadap penyakit.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) Pasal 14 . . .

- 11 -

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wilayah sumber bibit ternak” adalah

wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi atau pulau,

tergantung pada rumpun, jumlah, dan sebaran bibit serta

kondisi wilayah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah

kondisi yang mendesak bagi negara untuk melakukan

tindakan yang sifatnya prioritas dan terbatas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mutu genetik” adalah ekspresi

keunggulan sifat individu ternak.

Yang dimaksud dengan “keragaman genetik” adalah

ekspresi keunggulan variasi genetik antarindividu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekurangan benih atau bibit”

adalah suatu kondisi populasi ternak yang tidak aman,

yaitu apabila dalam waktu beberapa tahun mendatang

diprediksi populasi jumlah ternak dewasa menurun,

penurunan tersebut mengganggu ketersediaan benih

atau bibit di dalam negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 12 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengeluaran benih dan/atau bibit dari wilayah Indonesia ke

luar negeri dilakukan sepanjang tidak menganggu kelestarian

ternak lokal yang dalam bahaya kepunahan dan yang

dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bioteknologi modern” adalah aplikasi

dari teknik perekayasaan genetik yang, antara lain, meliputi

teknik asam nukleat invitro dan fusi sel dari dua jenis atau

lebih organisme di luar kekerabatan taksonomis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ternak ruminansia betina produktif”

adalah ruminansia besar, yaitu sapi dan kerbau yang

melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8

tahun dan ruminansia kecil, yaitu kambing dan domba yang

melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4

tahun 6 bulan.

Penentuan ternak ruminansia betina tidak produktif

ditentukan oleh tenaga kesehatan hewan.

Ayat (2)

Ayat (2) . . .

- 13 -

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi

ternak ruminansia betina produktif guna memenuhi

kecukupan kebutuhan konsumsi protein hewani dalam negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan

konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap

pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan

sebagai pakan ternak.

Yang dimaksud dengan “pakan konsentrat” adalah pakan

yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta

dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan

pakan.

Yang dimaksud dengan “tumbuhan pakan” adalah tumbuhan

yang tidak dibudidayakan maupun yang dibudidayakan

(tanaman pakan), baik yang diolah maupun tidak diolah yang

dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan legume.

Yang dimaksud dengan “imbuhan pakan (feed additive)”

adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi

atau nutrisi (nutrien), yang tujuan pemakaiannya terutama

untuk tujuan tertentu, seperti xantophyl (untuk manipulasi

warna kuning telur).

Yang dimaksud dengan “pelengkap pakan (feed supplement)”

adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan

tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan

menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin,

dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan “pakan olahan” adalah pakan yang

telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal

maupun campuran, seperti silase dan ransum jadi untuk

unggas.

Yang . . .

- 14 -

Yang dimaksud dengan “bahan lain” adalah bahan penolong

untuk mengolah bahan baku menjadi pakan, seperti: bahan

pengikat dalam pembuatan pelet.

Yang dimaksud dengan “bahan pakan” adalah bahan hasil

pertanian, perikanan, dan peternakan atau bahan lain yang

layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun

yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan,

tepung tulang non ruminansia, dan tepung darah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pakan yang baik” adalah, antara lain,

meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan

mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik,

dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Ayat (3)

Premiks merupakan imbuhan pakan atau pelengkap pakan

yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air

minum.

Pasal 20

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan ketersediaan

pakan menjadi tanggung jawab bersama antara instansi

pertanian, perindustrian, perdagangan, bea cukai,

pengawasan obat dan makanan, dan instansi terkait lainnya.

Penyediaan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan

pemasukan dari luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

- 15 -

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses

produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan

mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang

batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan

dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan

yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk

diedarkan yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;

2. kedaluwarsa;

3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah

warna; dan/atau

4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi

tidak sesuai dengan label, menggunakan merek

orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya

penyakit sapi gila (bovine spongiform encephalopathy)

atau scrapie pada domba/kambing.

Yang dimaksud dengan ruminansia adalah hewan yang

memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hormon tertentu” adalah

hormon sintetik.

Yang dimaksud dengan “antibiotik”, antara lain,

chloramphenicol dan tetracyclin.

Ayat (5) . . .

- 16 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar alat dan mesin peternakan

memenuhi persyaratan teknis dari aspek produksi,

reproduksi, peningkatan mutu genetik, termasuk kesehatan

masyarakat veteriner, kehalalan, dan kesejahteraan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pengujian alat dan mesin peternakan sebelum

diedarkan dimaksudkan untuk memastikan bahwa alat dan

mesin tersebut memenuhi spesifikasi teknis.

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pembeli alat dan mesin

peternakan tidak menderita kerugian karena ketiadaan suku

cadang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “diutamakan mengandung suku

cadang lokal dan melibatkan masyarakat dalam alih

teknologi” adalah upaya untuk meningkatkan daya guna dan

produktifitas sumber daya lokal serta meningkatkan

kemampuan sumber daya manusia di Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

- 17 -

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghasilkan hewan peliharaan”,

antara lain, mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak,

hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan.

Yang dimaksud dengan “hewan jasa”, antara lain, adalah

hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia

untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal,

membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan

tarik atau hewan beban.

Yang dimaksud dengan “hewan laboratorium” adalah hewan

yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian,

pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik

ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit

manusia.

Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewan

yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan,

dan keindahan.

Ayat (2)

“Kawasan budidaya peternakan” adalah lokasi pengusahaan

ternak dalam suatu wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan

berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan

prasarana, potensi wilayah, dan potensi pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu”, antara lain, Tentara

Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga

penelitian, dan lembaga pendidikan.

Yang . . .

- 18 -

Yang dimaksud dengan “kepentingan khusus”, antara lain,

kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku

kriminal, kelinci untuk penelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin usaha peternakan untuk jenis dan jumlah ternak mulai

skala tertentu dimaksudkan untuk pembinaan dan

pengawasan usaha peternakan agar sesuai dengan

persyaratan usaha peternakan yang baik dan kesehatan

hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Ayat 4)

Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum”

adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan

memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta

sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti

harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Gangguan

(Hinder Ordonnantie).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi, antara lain bagi hasil

(gaduhan), sewa, kontrak farming, sumba kontrak, maro bati,

inti plasma, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal,

dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

- 19 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”perusahaan di bidang lain”

adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu,

misalnya, usaha pembibitan; atau di sektor hilir,

misalnya, usaha pengolahan hasil ternak seperti

industri susu.

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah semua

pihak di luar bidang peternakan dan kesehatan hewan

misalnya perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai syarat keamanan hayati hanya berlaku

untuk produk hasil rekayasa genetik.

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan

panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan

asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur

sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan

dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan

panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan

asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan

pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara

wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 35 . . .

- 20 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah

kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat,

mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu-kesatuan

asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan

untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang

sehat”, antara lain, memberikan informasi pasar, serta

melakukan survei dan kajian terhadap monopoli usaha

peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat

membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan”

adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan

terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai

nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek

produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan “mengutamakan bahan baku dari

dalam negeri”, misalnya, dalam industri pengolahan susu

sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan

sapi perah dalam negeri.

Ayat (2) . . .

- 21 -

Ayat (2)

Nilai tambah dari kegiatan industri pengolahan hasil

peternakan harus dapat dinikmati secara berkeadilan oleh

semua pihak yang terlibat dalam usaha peternakan,

termasuk peternak yang bergerak di bidang budi daya

peternakan melalui berbagai pola kemitraan usaha industri

pengolahan hasil peternakan, misalnya, kemitraan industri

pengolahan susu dengan peternak sapi perah dalam bentuk

koperasi dan inti plasma serta kemitraan dengan kalangan

pendidikan untuk meningkatkan usaha dan gizi.

Ayat (3)

Termasuk ketentuan yang diatur adalah keberpihakan

industri untuk menggunakan bahan baku lokal (dalam

negeri).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian

penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada

tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau

kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal

dalam rangka kewaspadaan dini.

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah

tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah

masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah

negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain

di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara

Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah

tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan

dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan”

adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah

dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari

penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan

daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan

dan . . .

- 22 -

dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai,

serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi

penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Yang dimaksud dengan “pengobatan penyakit hewan” adalah

tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit,

mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui

usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapetik,

penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana

dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta

pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebijakan kesehatan hewan

nasional” adalah berbagai keputusan otoritas veteriner dan

prinsip tindakan yang berbasis pada keragaman jenis hewan

dan lingkungan ekosistem dalam rangka penyelenggaraan

kesehatan hewan.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah

pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan

sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati

penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk

melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini

diperlukan pengidentifikasian hewan.

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk

menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan

dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan

lingkungan.

Ayat (2)

Menteri dalam menetapkan jenis, peta, dan status situasi

penyakit hewan didasarkan pada kajian epidemiologis dan

analisis risiko yang dilakukan oleh otoritas veteriner.

Yang dimaksud dengan ”penyakit eksotik” adalah penyakit

yang belum pernah ada di wilayah atau daerah tersebut.

Ayat (3) . . .

- 23 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Menteri dalam menetapkan laboratorium berdasarkan pada

kriteria:

a. keberadaan sumber daya manusia yang kompeten;

b. sarana dan prasarana laboratorium yang memadai; dan

c. metodologi yang sahih.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “karantina hewan” adalah tindakan sebagai

upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit

hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam

negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik

Indonesia.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”biosafety” adalah kondisi dan

upaya untuk melindungi personel atau operator serta

lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen

penyakit hewan dengan cara menyusun protokol

khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan

menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah kondisi dan

upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen

penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga

agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu

laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak

disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d . . .

- 24 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah

vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan

status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan

kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja

karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan

perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja

karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat

pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan

produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner”

adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi

ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah

tindakan pengamatan penyakit secara cepat (early

detection), pelaporan terjadinya tanda munculnya

penyakit secara cepat (early reporting), dan

pengamanan secara awal (early response) termasuk

membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Pedoman pengamanan penyakit hewan mencakup seluruh

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menteri dalam mengatur pengamanan terhadap penyakit

hewan memerhatikan ketentuan yang mengatur karantina

hewan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan pengamanan bebas

penyakit hewan” adalah kawasan sentra produksi dan/atau

konservasi yang telah dinyatakan bebas oleh Menteri dan

perlu diamankan atau dipertahankan sebagai kawasan bebas

penyakit hewan.

Dalam menetapkan kawasan pengamanan hayati hewan juga

dijelaskan bentuk atau pola manajemen kawasan yang akan

dilaksanakan.

Ayat (4) . . .

- 25 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dimaksudkan

untuk dapat menelusuri kegiatan pengamanan dalam rangka

pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar peternak, pemilik hewan,

dan perusahaan peternakan menyadari bahwa pencegahan

penyakit hewan menular yang tidak strategis menjadi

tanggung jawab masyarakat.

Pengamanan terhadap penyakit hewan selain penyakit hewan

menular strategis yang dilakukan oleh masyarakat

dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas.

Ayat (4)

Sudah sewajarnya peternak, pemilik hewan, atau perusahaan

peternakan dibebani kewajiban untuk mencegah penyakit

hewan karena kesehatan menjadi tangung jawabnya. Tugas

pemerintah sifatnya membantu dan memfasilitasi.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”penutupan daerah” adalah

penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan”

adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti

pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan

bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Yang . . .

- 26 -

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah

tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan

dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit

hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina,

dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi

kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos

seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan

bersyarat (test and slaughter), (c) pemusnahan populasi

hewan di areal tertentu (stamping-out), (d) pengeliminasian

hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit

hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin

disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi

penderitaannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “status konservasi hewan” adalah

kondisi populasi jenis hewan tertentu yang terancam punah

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan

di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya serta Convention in Trade of Wild Fauna and

Flora of Endangered Species (CITES).

Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang

dilindungi yang tertular oleh penyakit hewan menular eksotik

dilakukan oleh otoritas veteriner melalui koordinasi dengan

instansi yang berwenang di bidang konservasi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya. Pengecualian dapat diberikan

untuk menghindari kepunahan spesies hewan tersebut di

satu pihak dan dilakukan dengan cara yang menjamin

penyakit hewan menular eksotik tersebut tidak akan

menyebar ke hewan lainnya di lain pihak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak memberikan kompensasi”

ditujukan kepada hewan yang tertular penyakit hewan

menular eksotik.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui

bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi

penyakit hewan menular strategis tidak mendapatkan

kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati.

Ayat (4) . . .

- 27 -

Ayat (4)

Yang maksud dengan “pemerintah memberikan kompensasi

bagi hewan sehat” adalah jika penyakit tersebut bukan

penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam

pemberantasan brucellosis dan anthrax.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan antara lain

antraks, Septicemia Epizoties (SE), Brucelosis, Avian Influenza

(AI), tetelo (New Castle Disease), Hog Cholera, Rabies.

Ayat (2)

Dalam menyusun pedoman pemberantasan penyakit hewan

menular, Menteri bersama otoritas veteriner memerhatikan: (a)

ketentuan dari Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan

(World Organization For Animal Health); (b) perkembangan

penyakit hewan menular yang terjadi di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau dengan (c)

perbandingan langkah-langkah dan harmonisasi penanganan

penyakit hewan menular oleh negara lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Ketentuan wilayah meliputi wilayah administrasi (desa,

kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan

negara), wilayah kepulauan, dan zonasi populasi hewan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan penutupan daerah” adalah

penutupan dari lalu lintas hewan dan produk hewan yang

menjadi media pembawa penyakit hewan dimaksud.

Ayat (3) . . .

- 28 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pelarangan pemasukan atau pengeluaran hewan, produk

hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya

didasarkan pada jenis penyakit dan jenis hewan yang tertular;

misalnya, pada daerah wabah antraks dapat dilakukan

pemasukan dan pengeluaran unggas, atau sebaliknya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak, atau

perusahaan peternakan benar-benar bertanggung jawab atas

hewan yang sakit; misalnya dalam pembiayaan pengobatan

hewan sakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menggunakan obat keras” contohnya

adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G

(Gevaarlijk) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W

(Warschuwing).

Yang dimaksud dengan “pengobatan secara parenteral”

adalah pemberian obat menggunakan, antara lain, alat suntik,

infus, sonde (selang yang dimasukan melalui mulut atau

hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “visum” adalah keterangan tertulis

yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis penyakit

hewan.

Ayat (4)

Ayat (4) . . .

- 29 -

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah obat hewan

yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau

jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan,

mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit

melalui proses imunologik, antara lain berupa vaksin, sera

(antisera), hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika

biologik.

Yang dimaksud dengan “sediaan farmakoseutika” adalah obat

hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara

lain, vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapetik

lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai

berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan “sediaan premiks” adalah obat hewan

yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan

yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air

minum hewan.

Yang dimaksud dengan ”sediaan obat alami” adalah bahan

atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan,

bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran

dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat

hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia

maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak

mengandung zat kimia sintetis dan belum ada data klinis

serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat

serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Ayat (2) . . .

- 30 -

Yang dimaksud dengan “obat keras” adalah obat hewan yang

bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat

menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang

mengonsumsi produk hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat

keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas

untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan

dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara

pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Yang dimaksud dengan “obat bebas” adalah obat hewan yang

dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter

hewan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “biang isolat (master seed)” adalah

mikroorganisme patogen yang disimpan dan digunakan

sebagai bibit induk (biang) untuk pembuatan obat hewan

sedian biologik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “obat hewan tertentu” adalah obat

hewan yang mengakibatkan terjadinya residu pada produk

hewan dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang

yang mengonsumsi produk hewan tersebut, contohnya

adalah Chlorampenicol, Dihydro-streptomycin (DHS), dan

Dietilstilbestrol (DES).

Ayat (4)

Ayat (4) . . .

- 31 -

Dalam menetapkan Peraturan Menteri mengenai jenis obat

hewan tertentu, pembuatan, penyediaan, penggunaan,

peredaran, dan pengawasan obat hewan terutama klasifikasi

obat keras harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan di bidang obat keras.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi standar

mutu”, yaitu, antara lain, kedaluwarsa dan/atau telah

rusak atau mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan

biologik.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” yaitu

kecukupan kebutuhan dalam negeri dalam rangka

pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan serta

pelayanan kesehatan hewan.

Ayat (5)

Ayat (5) . . .

- 32 -

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan dimaksudkan

untuk menjamin keamanan dan mutu pembuatan, produksi,

penyediaan, peredaran, dan penggunaan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pelayanan purnajual”, adalah pelayanan

perbaikan, penyediaan suku cadang, dan/atau pelatihan.

Yang dimaksud “alih teknologi” adalah proses transformasi

ilmu pengetahuan dan teknologi dari inventor atau produsen

kepada tenaga kesehatan hewan atau konsumen.

Ayat (4)

Dalam menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai jenis

obat hewan tertentu, pembuatan, penyediaan, penggunaan,

peredaran, dan pengawasan obat hewan terutama klasifikasi

obat keras harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan di bidang obat keras.

Pasal 56

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zoonosis”, jenisnya, antara lain,

rabies, antrakss, avian influenza, salmonellosis, leptospirosis,

dan toksoplasmosis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan, kesehatan,

keutuhan, dan kehalalan produk hewan” adalah serangkaian

tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan keamanan,

kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan.

Yang dimaksud dengan “produk hewan” antara lain, yaitu

daging, susu, telur, serta produk olahannya dan produk

Yang . . .

- 33 -

hewan lainnya misalnya kulit, bulu, tulang, tanduk, kuku,

serta bahan baku pakan asal hewan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan produk

hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan

yang tidak mengandung bahaya biologi, kimiawi, dan fisik

yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan,

dan/atau fungsi lingkungan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kesehatan produk

hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal

hewan yang memenuhi persyaratan nutrisi yang diperlukan

untuk kesehatan manusia dan tidak mengandung bibit

penyakit.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keutuhan produk

hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal

hewan yang tidak bercampur dengan produk lain yang tidak

sejenis.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kehalalan produk

hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan

yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan higiene dan sanitasi”

adalah pengupayaan dan pengondisian untuk mewujudkan

lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan produk

hewan.

Yang dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan

yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau

mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi

jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sanitasi” adalah tindakan yang

dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya

kesehatan manusia dan hewan.

Huruf d Huruf d . . .

- 34 -

Yang dimaksud dengan “kedokteran perbandingan

(comparative medicine)” adalah disiplin ilmu kedokteran yang

membandingkan persamaan dan perbedaan hal-hal yang

berkaitan dengan proses biologi, fisiologi, patologi, dan

perkembangan penyakit (patogenesis), termasuk respons dari

proses tersebut akibat pengaruh lingkungan, berbagai bentuk

perlakuan alamiah dan/atau perlakuan buatan, yang terjadi

pada manusia dan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan bencana” adalah

tindakan terhadap timbul dan/atau akibat zoonosis yang

meluas pada masyarakat dan mengancam kesejahteraan

hewan.

Pasal 57

Ayat (1)

Penetapan prioritas didasarkan pada, antara lain,

eksternalitas (tingkat penularan), morbiditas (angka

kesakitan), dan/atau mortalitas (angka kematian).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sertifikat veteriner” adalah surat

keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang

yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi

persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan.

Yang . . .

- 35 -

Yang dimaksud dengan “sertifikat halal” adalah surat

keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin produk

halal di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produk hewan segar” adalah

semua bahan yang berasal dari hewan yang belum

diolah untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika,

pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan

kebutuhan dan kemaslahatan manusia, misalnya,

daging, telur, susu, dan tulang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk hewan olahan” adalah

semua bahan yang berasal dari hewan yang telah

diolah untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika,

pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan

kebutuhan dan kemaslahatan manusia, misalnya,

bakso, nugget, dan daging dalam kaleng.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “zona dalam suatu negara” adalah

bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status

kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit

hewan menular dan efektivitas daya kendali pelaksanaan

otoritas veteriner yang jelas.

Yang dimaksud dengan “memenuhi persyaratan”, antara lain,

memiliki:

1. hasil analisis risiko penyakit hewan menular, terutama

penyakit eksotik pada negara atau zona suatu negara,

sebagai jaminan keamanan produk hewan yang akan

diekspor . . .

- 36 -

diekspor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Analisis risiko juga dapat diterapkan pada rencana

pemasukkan hewan.

2. nomor registrasi (establishment number) untuk unit usaha

yang mengekspor produk hewan ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. rekomendasi dari otoritas veteriner bahwa importasi

produk hewan dinyatakan aman bagi konsumen, sumber

daya hewan, dan lingkungan, serta tidak mengganggu

kepentingan nasional.

4. kesesuaian dengan ketentuan internasional yang relevan,

antara lain, dari badan kesehatan hewan dunia (World

Organization for Animal Health, WOAH) dan/atau Codex

Alimentarius Commission (CAC)

Yang dimaksud dengan “tata cara pemasukan produk hewan”

adalah memenuhi ketentuan teknis kesehatan hewan dan

peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Persyaratan dan tata cara pemasukkan produk hewan dari

luar negeri didasarkan pada kepentingan nasional dan risiko

kemungkinan terbawanya agen penyakit hewan menular

melalui produk hewan dengan tujuan untuk menjamin

produk hewan yang masuk dapat memenuhi kriteria aman,

sehat, utuh, dan halal. Selain itu, juga harus diperhatikan

ketentuan Internasional, antara lain, Badan Kesehatan

Hewan Dunia (WOAH) dan/atau Codex Alimentarius

Comission (CAC).

Yang dimaksud dengan “analisis risiko” adalah proses

pengambilan keputusan teknis kesehatan hewan yang

didasarkan pada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan

publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi,

identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko dan

komunikasi (sosialisasi) risiko.

Ayat (5) . . .

- 37 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nomor kontrol veteriner (NKV)”

adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai

bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi

sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk

hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia

atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dagingnya diedarkan” adalah

mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan

nonkomersial seperti pemberian bantuan kepada warga

masyarakat yang membutuhkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah potong” adalah

suatu bangunan atau kompleks bangunan

beserta peralatannya dengan desain yang

memenuhi persyaratan sebagai tempat

menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau,

kambing, domba, babi, dan unggas bagi

konsumsi masyarakat.

Keharusan memotong hewan di rumah potong

dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjamin ketenteraman batin

masyarakat” adalah pengupayaan dan pengondisian dalam

rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk

dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai

dengan syariat agama Islam.

Ayat (3) . . .

- 38 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam upaya pencegahan penyakit hewan menular dan/atau

zoonosis, penanganan produk secara higienis dan kaidah

kesejahteraan hewan, pemotongan hewan di luar rumah

pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan,

upacara adat, dan pemotongan darurat harus tetap

memerhatikan kaidah kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 62

Ayat (1)

Kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki

rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal

hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki izin

usaha dari bupati atau walikota dapat bersifat milik sendiri

atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “residu” adalah akumulasi obat

atau bahan kimia dan/atau metabolitnya dalam

jaringan dan organ hewan setelah pemakaian obat atau

bahan kimia secara sengaja untuk

pencegahan/pengobatan, sebagai imbuhan pakan atau

secara tidak sengaja terkontaminasi senyawa tersebut.

Yang dimaksud dengan “cemaran” adalah masuknya

atau kejadian adanya suatu bahaya (hazard) kimia

dan/atau mikrobiologi termasuk mikroba pada produk

hewan dan pakan hewan baik langsung maupun tidak

langsung yang dapat menyebabkan produk hewan dan

pakan hewan tidak utuh, sehingga dapat mengganggu

kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan.

Huruf c . . .

- 39 -

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manusiawi” adalah tindakan yang

merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti tidak

melakukan penyiksaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah

tindakan untuk memeroleh kepuasan dan/atau

keuntungan dari hewan dengan memerlakukan

hewan di luar batas kemampuan biologis dan

fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi.

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah

tindakan untuk memeroleh kepuasan dan/atau

keuntungan dari hewan dengan memerlakukan

hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai

dengan peruntukan atau kegunaan hewan

tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

- 40 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

sanksi kepada setiap orang yang melakukan

tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan

hewan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hewan yang tidak bertulang

belakang yang bisa merasakan sakit”, antara lain, adalah

kepiting. Pada dasarnya hewan yang merasakan sakit adalah

hewan yang memiliki susunan saraf pusat dan perifer, yaitu

semua hewan bertulang belakang. Namun, kalangan

masyarakat dunia yang peduli terhadap kesejahteraan hewan

memasukkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang,

tetapi mempunyai rasa sakit sebagai hewan yang perlu

diperhatikan kesejahteraannya.

Ayat (4)

Termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Menteri, antara lain, adalah pengembangan Komite

Kesejahteraan Hewan Nasional untuk membina komisi

kesejahteraan hewan laboratorium di berbagai instansi dalam

rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 67

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilakukan oleh Pemerintah

dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat agar disadari bahwa

masalah kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab bersama.

Oleh karena itu, pelaksanaan kesejahteraan hewan diutamakan

pada upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat

melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan kesejahteraan hewan, masyarakat dapat

membentuk kelembagaan yang relevan. Contohnya, penggunaan

hewan laboratorium untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan

pengembangan.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 41 -

Ayat (2)

Penetapan siskeswanas dimaksudkan agar terwujud totalitas

pelaksanaan otoritas veteriner di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai wujud bela negara.

Ciri totalitas pelaksanaan siskeswanas dalam otoritas

veteriner, antara lain, mengedepankan mutu, kecepatan,

keserentakan, keberlanjutan, ketuntasan, keselamatan, serta

kepentingan nasional.

Pendekatan untuk mencapai totalitas veteriner, antara lain,

meliputi penguatan: (a) kepemimpinan dan manajemen, (b)

sumber daya, (c) peran dan fungsi kelembagaan, (d) jejaring

informasi dan komunikasi vertikal-horisontal, (e) pola hierarki

perintah dan rentang-kendali dari pusat sampai ke daerah, (f)

akuntabilitas pengambilan keputusan, (g) relevansi dan

program, (h) keprofesian dan pelayanan, serta (i) dukungan

masyarakat luas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “meningkatkan peran dan fungsi

kelembagaan kesehatan hewan” adalah pemberian

kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan

keputusan tertinggi teknis kesehatan hewan di instansi

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi lainnya

yang terkait.

Dalam menetapkan dokter hewan berwenang, jika di daerah

tersebut tidak terdapat dokter hewan untuk ditetapkan

sebagai dokter hewan berwenang, Pemerintah Daerah

tersebut dapat merekrut dokter hewan berwenang dari dan

melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain yang

terdekat.

Ayat (4)

Pelimpahan kewenangan Menteri kepada otoritas veteriner

dimaksudkan untuk dapat menerapkan kewenangan tertinggi

dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan hewan

yang bersifat nasional dan/atau internasional.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memberdayakan potensi tenaga

kesehatan hewan”, antara lain, ditujukan untuk

meningkatkan kemampuan dalam pengendalian dan

penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis; penanganan

bencana; pemeriksaan hewan kurban; serta pelayanan

masyarakat.

Ayat (6) . . .

- 42 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu

serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:

a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis,

patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;

b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa

konsultasi dan/atau informasi awal (prior informed-consent)

kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa

kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif,

rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan

malpraktik;

c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan,

kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;

d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan

hewan rujukan jika diperlukan;

e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan

kepada otoritas veteriner;

f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian

dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan

masyarakat veteriner; dan

g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan

masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan

penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium

veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian

dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan

hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium

pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa

diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam

rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan

atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner,

dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan,

mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.

Yang . . .

- 43 -

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner”

adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi

dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam

rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan,

klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi

reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan

praktik konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di pusat kesehatan

hewan (puskeswan)” adalah layanan jasa medik veteriner

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini

dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan

laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan

dan pengujian veteriner.

Ayat (2)

Pemberian izin usaha dari bupati/walikota, selain untuk memenuhi

syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan

untuk mensinergikan pelayanan kesehatan hewan di daerah

tersebut dengan siskeswanas melalui pembinaan otoritas veteriner

bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan setempat.

Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputi

wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi, pemberian izin usaha

dari bupati/walikota tersebut perlu dikonfirmasikan kepada otoritas

veteriner tingkat provinsi yang dimaksud.

Adapun kualifikasi pemberian izin tersebut antara lain pemberian

izin:

a. Rumah Sakit Hewan;

b. Praktik Kedokteran Hewan; dan

c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang

diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan tenaga

kesehatan hewan” adalah tersedianya satu kesatuan adanya

tenaga medik veteriner (dokter hewan dan/atau dokter hewan

spesialis) dan berbagai tingkatan kompetensi tenaga

paramedik veteriner yang dibutuhkan di setiap provinsi,

kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3) . . .

- 44 -

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompetensi medik veteriner” adalah

kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan

di bidang kesehatan hewan dengan mengacu pada

perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini; kepentingan

tertinggi, klien, pasien masyarakat luas, dan lingkungan;

serta keluhuran sumpah atau janji dan kode etik profesi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di bawah penyeliaan dokter hewan”

adalah pengawasan dokter hewan secara berkelanjutan

kepada kinerja tenaga para medik veteriner dan/atau sarjana

kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan

hewan yang dilakukan berdasarkan acuan otoritas veteriner

dan/atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak

dengan memperhatikan batas-batas kemampuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah

keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan

kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan

urusan kesehatan hewan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kode etik profesi” adalah prinsip

moral dan sikap keprofesionalan yang selalu dijaga oleh

tenaga kesehatan hewan ketika berinteraksi dengan pasien,

klien, sesama tenaga kesehatan hewan, masyarakat, otoritas

veteriner, pemerintahan, dan/atau lingkungannya.

Yang dimaksud dengan “sumpah atau janji profesi” adalah

pernyataan sungguh-sungguh dokter hewan di depan pemuka

agama, organisasi profesi kedokteran hewan dan saksi

lainnya untuk memegang teguh prinsip moral dan sikap

keprofesionalan selama menjalankan profesinya.

Masing-masing . . .

- 45 -

Masing-masing strata tenaga kesehatan hewan memiliki kode

etik profesi, sedangkan sumpah atau janji profesi berlaku

hanya untuk dokter hewan.

Pasal 72

Ayat (1)

Surat ijin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh

bupati/walikota adalah berupa Surat Tanda Registrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk ketentuan surat ijin praktik kesehatan hewan

untuk tenaga kesehatan hewan asing, antara lain, adalah

penguasaan terhadap kemampuan berkomunikasi

menggunakan bahasa Indonesia dan kemampuan menguasai

penyakit hewan tropika.

Pasal 73

Ayat (1)

Ketentuan tentang medik reproduksi dimaksudkan untuk

mempercepat peningkatan kualitas dan populasi hewan

melalui intervensi kedokteran reproduksi, penanganan

kebidanan, pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus

kemajiran, serta pengaturan perkembangan dan

keseimbangan populasi hewan.

Ketentuan tentang medik konservasi dimaksudkan untuk

mempercepat peningkatan upaya pelestarian jenis, populasi

dan habitat satwa liar Indonesia melalui intervensi medik

veteriner, memetakan status medik konservasi dan

epidemiologik satwa liar Indonesia, mengantisipasi

munculnya penyakit hewan baru yang berasal dari satwa liar

Indonesia, serta memantapkan manajemen medik konservasi

pada lembaga-lembaga konservasi.

Ketentuan tentang forensik veteriner dimaksudkan untuk

mengantisipasi penanganan kasus kejahatan yang berkaitan

dengan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 46 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “etika hewan” sebagai

terjemahan dari kata bioethic, adalah penerapan prinsip

moral, keintelektualan dan keprofesionalan dalam

memperlakukan entitas hewan baik secara utuh, secara

holisitik dengan lingkungannya, maupun secara

sebagian, seperti sel, jaringan, atau organ.

Yang dimaksud dengan “etika kedokteran hewan”

adalah penerapan prinsip moral, keintelektualan,

keprofesionalan dan prinsip medis dalam

mengaplikasikan ilmu dan teknologi kedokteran hewan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aparat” adalah pegawai negeri baik

struktural maupun fungsional, pusat maupun daerah,

termasuk penyuluh peternakan dan kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “metode pengembangan

lainnya” antara lain, permagangan dan sekolah lapang.

Pengembangan . . .

- 47 -

Pengembangan sumber daya manusia peternakan

bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan

keterampilan, profesionalisme, kewirausahaan,

kerjasama, dan meningkatkan dedikasi.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan budaya

masyarakat” adalah menghargai kearifan tradisional

dan budaya lokal sehingga peningkatan kualitas

sumber daya manusia berikut penerapan teknologi

untuk pengembangan usaha peternakan dan kesehatan

hewan di suatu wilayah dapat bersinergi dengan

kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat

sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar

mencapai hasil yang optimal.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “institusi pendidikan” antara lain,

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan

perorangan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyuluhan peternakan dan

kesehatan hewan” adalah salah satu upaya pemberdayaan

peternak yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, dan mengubah sikap serta perilakunya yang

dilaksanakan, antara lain, melalui pendidikan nonformal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82 . . .

- 48 -

Pasal 82

Yang dimaksud dengan “rekayasa genetik” adalah segala upaya

untuk mengadakan perubahan secara sengaja pada genom mahluk

hidup dengan menambah, mengurangi, dan/atau mengubah

susunan asli genom dengan menggunakan teknik asam nukleat

deoksiribose (Deoxyribose Nucleic Acid/DNA) rekombinan.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96 . . .

- 49 -

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5015

Tagged: ,

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: