Pendataan Sapi dan Kerbau 2011


1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 12 ayat (3), disebutkan bahwa statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional. Dengan demikian Kementerian Teknis dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, berkewenangan untuk melakukan pendataan sektoral tersebut.

Pada tahun 2011 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau (PSPK2011) menggunakan metode sensus dengan jangkauan populasi yang luas sehingga memerlukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Hasil pendataan tersebut dapat menjadi bagian dari sistem perstatistikan nasional tahun 2011. Untuk menjamin tersedianya data yang berkelanjutan, selanjutnya pada tahun 2012 dan seterusnya dilakukan pemeliharaan data secara mandiri oleh dinas Kabupaten/Kota.

PSPK2011 dilakukan dalam rangka Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014, yang dipandang sangat mendesak, karena membutuhkan data yang akurat tentang populasi dasar (Po) sapi potong yang selama ini banyak diragukan oleh berbagai pihak. Pendataan yang selama ini dilakukan hanya didasarkan pada registrasi (pelaporan) dari tingkat Kabupaten/Kota sehingga lebih banyak bersifat estimasi.

Oleh karena itu kegiatan PSPK2011 akan dilakukan dengan metode sensus yang melibatkan Badan Pusat Statistik sebagai pelaksana swakelola yang dikuasakan. Apabila data (Po) tersebut telah diperoleh akan mempermudah dalam penyusunan kebijaksanaan selanjutnya dalam Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau, khususnya yang menyangkut keberlanjutan program sampai tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman (MOU) antara BPS dan Kementerian Pertanian.

2. Landasan Hukum

Pelaksanaan kegiatan PSPK 2011 dilandasi oleh :
a.Undang-Undang RI No.16 Tahun 1997 tentang Statistik
b.Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
c.Undang-Undang RI No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
d.Peraturan Pemerintah RI No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
e.Peraturan Presiden RI No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
f.Peraturan Presiden RI No.24 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
g. Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
h.Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 7 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi BPS
i.DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 0327/018-06.1.01/002011 yang ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2010
j.Surat Edaran Menteri Pertanian kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota tentang Pelaksanan Pendataan Ternak Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (PSPK) Tahun 2011
k.Surat perjanjian kerjasama antara PPK Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Direktur Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik tentang Kerjasama PSPK Tahun 2011
l.Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang Organisasi Penyelenggaraan Pendataan Ternak Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (PSPK) Tahun 2011.

3. Tujuan

Secara umum tujuan PSPK2011 adalah sebagai dukungan utama untuk Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014. Adapun secara khusus tujuannya adalah sebagai berikut :

1.Memperoleh data populasi dasar (Po) untuk ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2011 dengan metode sensus.
2.Memperoleh komposisi populasi ternak sapi potong menurut umur, jenis kelamin dan rumpun ternak, khusus untuk sapi perah dan kerbau hanya jantan dan betina.
3.Mengetahui posisi stok ternak dalam negeri dalam rangka pencapaian program PSDSK 2014 untuk mengurangi impor sapi bakalan dan daging sapi.
4.Melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh rumah tangga atau unit usaha yang melakukan pemeliharaan sapi potong maupun kerbau.
5.Membangun data-base (by name, by address) peternak sapi potong yang lengkap, akurat dan mutakhir sebagai dasar pemeliharaan data pada tahun-tahun berikutnya.

4. Tahapan Kegiatan

Jan – Mar 2011 : Persiapan
Apr – Mei 2011 : Briefing Pusat/Daerah
Juni 2011 : Pelaksanaan
Juli – Sep 2011 : Pengolahan
Okt – Des 2011 : Penyajian

5. Cakupan dan Metodelogi

A.Kegiatan PSPK2011 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mencakup 33 Provinsi, 497 Kabupaten/Kota, 6.580 kecamatan dan 76.581 desa/kelurahan.

B.Pemeliharaan ternak sapi yang dicakup adalah pemelihara ternak sapi yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan yang ber-Badan Hukum, dengan tujuan untuk usaha, perdagangan, dan lainnya.

C.Data yang dikumpulkan mencakup:

a.Nama dan alamat rumah tangga pemelihara ternak, pedagang dan perusahaan peternakan.
b.Jumlah ternak menurut jenis kelamin, umur, dan rumpun.
c.Cara pemeliharaan, status kepemilikan ternak, mutasi ternak, dan Inseminasi Buatan.

Metode pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pendataan Langsung
Pendataan Langsung diterapkan pada desa-desa dimana dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) diketahui ada rumah tangga dengan lapangan usaha utamanya di sektor pertanian dan hasil Sensus Pertanian 2003 (ST03) menunjukkan ada rumah tangga peternak sapi potong, sapi perah dan kerbau.

b. Penyisiran (snowbowling)
Penyisiran dilakukan pada desa-desa dimana dari hasil SP2010 diketahui tidak ada rumah tangga yang lapangan usaha utamanya di sektor pertanian dan hasil ST03 menunjukkan tidak ada rumah tangga peternak sapi potong, sapi perah dan kerbau, atau wilayah non konsentrasi pertanian.

6. Konsep dan Definisi

1.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Dalam kegiatan ini, ternak yang dimaksudkan adalah Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau.

2.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan,pemasaran, dan pengusahaannya.

3.Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

4.Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari- hari dikelola bersama-sama dan menjadi satu.

5.Rumah tangga Peternakan adalah rumah tangga, dimana setidaknya ada salah seorang anggota rumah tangga yang melakukan usaha peternakan

6.Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum, seperti PT; CV; NV; Koperasi dan sejenisnya, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan.

7.Pedagang Ternak adalah orang/unit usaha yang melakukan perdagangan ternak, memperjualbelikan ternak yang tidak diproduksi sendiri dengan tujuan memperoleh keuntungan.

8.Kawin suntik/Inseminasi Buatan (IB) adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani (sperma atau semen) yang telah dicairkan dan telah di proses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut “Insemination gun”.

9.Rumpun (breed)Ternak adalah segolongan hewan dari suatu jenis, yang mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama atau sekelompok hewan yang mempunyai asal-usul dan sifat-sifat mantap yang merupakan ciri khas bagi kelompok atau populasi ternak tersebut. Rumpun ternak sapi antara lain Sapi Bali, Sapi Ongole/P.O, Sapi Madura, Sapi Persilangan dan Sapi Lokal lainnya.

7. Hasil yang Diharapkan

1.Didapatkannya data populasi dasar (Po) untuk ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau tahun 2011 dengan metode sensus sehingga data populasi dasar tersebut dapat dipakai secara cepat, tepat dan akurat untuk tahun-tahun berikutnya.

2.Didapatkannya komposisi populasi ternak sapi potong menurut umur, jenis kelamin dan rumpun ternak, sehingga mempermudah prediksi sapi potong sebagai stok termasuk betina yang afkir dan betina produktif. Khusus untuk sapi perah dan kerbau untuk keperluan stok hanya jantan.

3.Diketahuinya posisi stok sapi potong, sapi perah dan kerbau dalam negeri untuk mengurangi impor.

4.Terdatanya seluruh rumah tangga atau unit usaha yang melakukan pemeliharaan sapi potong dan kerbau termasuk ternak ditingkat pedagang.

5.Terbangunnya data-base (by name, by address) peternak sapi potong yang lengkap, akurat dan mutakhir sebagai dasar pemeliharaan data pada tahun-tahun berikutnya.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: